SK Kadis

PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

 

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 Jalan Hi. Zainal Abidin Pagar Alam No 1 Rajabasa Telp/Fax (0721) 703775

BANDAR LAMPUNG 35144

                

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NOMOR 821.1/1148/V.21.1/2018

 

TENTANG

 

PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROVINSI LAMPUNG

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROVINSI LAMPUNG

 

 

Menimbang      :  a.      Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;     

                              b.      untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional  perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

                              c.      bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

                              d.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung.


 

Mengingat        :  1.    Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.   Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

3.   Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );

4.   Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5038 );

 

 

 

 

5.   Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor     4741 );

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5149);

8.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  245);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010  tentang Standar Layanan Informasi Publik;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas  Daerah Provinsi Lampung.

 

 

                       

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan          :

 

 

KESATU               :     Membentuk Tim Pengelola  Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;

 

KEDUA                 :     Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

  1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Membantu PPID Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi Lampung secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  4. Membuat Pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
  6. Melakukan Koordinasi dengan PPID Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

 

 

 

 

 

 

 

KETIGA                :     Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura  Provinsi Lampung bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung;

 

KEEMPAT            :     Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;

 

KELIMA                :    Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal 23 Juli 2018

 

 

KEPALA DINAS,

 

 

dto.

 

 

Ir. EDI YANTO, M.Si.

 

 

 

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas TPH

                                                       Nomor     : 821.1/1148/V.21.1/2018

                    Tanggal   : 23 Juli 2018                  .                             

 

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROVINSI LAMPUNG

 

NO

JABATAN DALAM TIM

JABATAN INSTANSI

1

2

3

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

ATASAN  PPID

 

KETUA PPID
 

SEKRETARIS 

?       

          Anggota  (Pengelola Sekretariat)

 

 

 

 

BIDANG-BIDANG

 

Bidang Informasi Pelayanan Dan Dokumentasi

     Koordinator

?        Anggota Pengelola Publikasi

 

 

 

 

 

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

?        Koordinasi

          Anggota Pengelola Data 

 

 

 

 

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

?       Koordintor

          Anggota Pengelola  Penyelesaian

          Sengketa

 

 

Kepala Dinas

 

Sekretaris Dinas

 

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian

Kasubbag Perencanaan Dinas TPH

Kasi Pemasaran, Promosi, Investasi TPH Bid P2HTPH

Kasi Metode dan Informasi UPTD Penyuluhan
 

 

 

 

 

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Kepala UPTD Balai Penguatan Modal Usaha Bid Pertanian

Kepala UPTD BBI Hortikultura dan PLK

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas TPH

Kasi Alsintan, Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan Bid PSP

Kasi Teknis Operasional UPTD BLUD

Kasi Pengembangan Lahan Kering UPTD BBI HPLK

 

 

Kepala Bidang Tanaman Pangan

Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kepala UPTD BBI Tanaman Pangan dan Alsintan

Kasi Budidaya Serealia Bid Tanaman Pangan

Kasi Pengelolaan OPT dan DPI UPTD  BPTPH

Kasi Mekanisasi dan Alsintan UPTD BBI TPA

 

 

Kepala Bidang Hortikultura

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH

Kepala UPTD Sekolah Pembangunan Pertanian Lampung

Kasubbag Keuangan Dinas TPH

Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Bid Hortikultura

Kasi Sertifikasi dan Kultivar UPTD BPSB

Kasi Pendidikan dan Kurikulum UPTD SPPL

 

 

KEPALA DINAS,

 

dto.

 

                                       Ir. EDI YANTO, M.Si.                  

 

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas TPH

                                                                                                                                                          Nomor     : 821.1/1148/V.21.1/2018

                     Tanggal   : 23 Juli 2018                  .

 

STRUKTUR PPID PEMBANTU

PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG

 

KEPALA DINAS,

 

dto.

 

 

Ir. EDI YANTO, M.Si.