Pemerintah Provinsi Lampung, mengapresiasi pemerintah Lampung Timur telah mengimplementasikan program Kartu Petani Berjaya (KPB).
Pelaksanaan KPB di Lampung Timur saat ini sudah dilaksanakan di 7 kecamatan, antara lain Kecamatan Pekalongan dan Raman Utara untuk komoditas padi, kecamatan Marga Tiga, Sukadana dan Bandar Sribawon untuk lada dan Kecamatan Sekampung Udik, Marga Tiga, Bandar Sribawono, Labuhan Ratu, dan Sukadana untuk tanaman Kakao.
Apresiasi itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, dalam musrenbang RKPD Lampung Timur tahun 2022 di Lampung Timur, Rabu (31/3/2021).
Menurut Fahrizal pemerintah Provinsi Lampung sendiri mengusung prioritas pembangunan bertema “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas” dengan 6 Prioritas yaitu :
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- Pembangunan Infrastruktur
- Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.
- Reformasi Birokrasi.
- Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan berbudaya.
- Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.
“Pemerintah Daerah sangat menyadari, bahwa tuntutan masyarakat terhadap pembangunan yang efektif semakin tinggi, pengawasan terhadap kinerja pemerintahan pun semakin ketat, baik secara vertikal oleh instansi pengawas dan penegak hukum, maupun horizontal oleh masyarakat sendiri” ujar Fahrizal.
Oleh sebab itu, lanjut Fahrizal, tujuan dan sasaran pembangunan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat harus sejalan.
“Agregasi capaian pembangunan kabupaten dan kota, akan menentukan capaian pembangunan provinsi. Begitu juga capaian pembangunan nasional, merupakan akumulasi kinerja pembangunan seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Koordinasi dan sinergi antar-jenjang pemerintahan, menurut Fahrizal, menjadi kunci keberhasilan.
“Juga, tidak kalah penting, kolaborasi pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, seperti komunitas masyarakat, pelaku bisnis, akademisi, pers, dan unsur masyarakat lainnya, harus terus kita kembangkan bersama,,” katanya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit (di bawah 10%) pada tahun 2024.
Karenanya perlu komitmen bersama untuk menurunkan angka kemiskinan dengan kebijakan program yang terarah serta memprioritaskan rumah tangga miskin dalam Basis Data Terpadu sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan.
“Untuk itu kami menyarankan adanya program penguatan kompetensi terhadap sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Timur untuk mendukung hilirisasi sumber daya alam,” ujar Sekdaprov
Fahrizal juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh forum Musrenbang RKPD tahun 2022 tersebut untuk dapat memetakan strategi dan langkah prioritas yang tepat,
Dengan begitu diharapkan akan memberikan daya ungkit yang kuat, sehingga Kabupaten Lampung Timur mampu menjadi penopang utama sekaligus pendorong laju pembangunan di Provinsi Lampung. (Adpim)