INFRASTRUKTUR menjadi kekuatan Presiden Jokowi dalam membangun negeri. Jalan tol digalakkan dari Sabang sampai Merauke. Pembangunan poros utama infrastruktur tersebut mestinya diikuti dengan perbaikan jalan di sentra pertanian rakyat.
Satu di antara tujuh agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV pada 2020—2024 yang ditargetkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Pemerintah Indonesia memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan keunggulan dan kebutuhan wilayah. Selain itu, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, menyejahterakan secara adil dan merata akan dipacu melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian.
Untuk Lampung, di sejumlah kabupaten di Lampung, seperti Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, dan lainnya jalan ke kawasan produksi pangan rusak parah. Padahal, jalur tersebut merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Ini mestinya menjadi bagian tugas pemerintah daerah yang tidak bisa dilepaskan begitu saja.
Pemerintah Provinsi Lampung hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk memperbaiki infrastruktur miliki provinsi yang berada di lima belas kabupaten-kota.
Kita ketahui bersama ekonomi Provinsi Lampung berbasis pada sektor pertanian. Lampung adalah penyangga ketahanan pangan nasional dan lumbung ternak nasional. Sebab itu, produksi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan Provinsi Lampung berkontribusi besar terhadap produksi nasional, seperti Padi, ubi kayu, kopi, kakao, lada, pisang, nanas, sapi, kambing, dan udang. Sebab itu, infrastruktur menjadi hal vital mendukung semua pencapaian di atas.
Terkait infrastruktur, harus tersedia infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang andal, terintegritas dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang. Untuk infrastruktur ini, gubernur berkomitmen untuk memudahkan serta meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah. Sebagai pintu gerbang Sumatera Lampung harus menjadi patokan utama keberhasilan konektivitas antarwilayah di Sumatera.
Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Lampung 2020 sebesar 5,2—5,6%. Sejalan dengan itu, asumsi dalam APBD 2020, target pertumbuhan ekonomi Lampung 2020 sebesar 5,4—5,7%. Selain itu, target IPM Lampung meningkat dari kategori sedang menjadi kategori tinggi (70—80) yaitu sebesar 70,23, dan persentase penduduk miskin sebesar 11,1%.
Untuk mencapai target pembangunan tersebut, telah disusun program dan kegiatan 2020 dalam kerangka implementasi 33 agenda kerja utama, di antaranya implementasi program Kartu Petani Berjaya dan Nelayan Berjaya. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin (PEMM), Smart Village, Desa Berjaya, Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan, Desa Wisata, Agro Wisata/Eco Wisata, Lampung Kaya Festival, serta Kawasan Wisata Terintegrasi di Wilayah Bakauheni yang bekerja sama dengan PT ASDP, PT HK, dan ITDC. Pembangunan beberapa proyek strategis nasional di Provinsi Lampung, persiapan/perencanaan proyek strategis.
Karena itu, saatnya pemerintah provinsi dan kabupaten membangun konsolidasi, koordinasi, dan komunikasi dengan semua elemen untuk mengeksplorasi kondisi terkini pembangunan Provinsi Lampung. Bersinergi untuk pembangunan jalan bersama rakyat.
Dengan pembangunan konektivitas ini, diharapkan akan terjadi kemudahan dan kelancaran mobilitas rakyat dalam bekerja dan berusaha. Selain untuk pemerataan distribusi barang/jasa, juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat, daya saing, hingga percepatan sampainya hasil panen dan hasil bumi dari desa ke kota.
Bambang Pamungkas